KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa Bungko resmi menjalin kerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dalam program Desa Binaan Imigrasi. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Sangadi Desa Bungko, Aminulah Paputungan, pada Kamis (24/9/2026) di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah desa dengan jajaran keimigrasian dalam memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat.
Melalui kerja sama ini, Desa Bungko resmi ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran aktif pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyebarluasan informasi keimigrasian kepada masyarakat.
"Kerja sama ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kami tentang keimigrasian, terutama terkait dokumen perjalanan, prosedur ke luar negeri, dan aturan yang berlaku," ujar Sangadi Bungko.
Desa Binaan Imigrasi merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan dan edukasi keimigrasian hingga ke tingkat desa. Program ini membangun komunikasi dan koordinasi intensif antara pihak imigrasi dengan pemerintah desa.
Adapun fungsi utama dari program ini meliputi:
- Pusat Informasi: Menjadi sarana penyebarluasan informasi keimigrasian yang akurat kepada masyarakat.
- Pencegahan: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen perjalanan yang sah dan mencegah permasalahan keimigrasian.
- Perlindungan: Menjadi wadah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko keberangkatan ke luar negeri yang tidak prosedural, termasuk praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Tujuan utama program ini adalah mewujudkan masyarakat yang sadar, tertib, dan taat terhadap aturan keimigrasian. Dengan adanya pembinaan di tingkat desa, informasi diharapkan dapat diterima secara lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran.
Bagi Desa Bungko, kerja sama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan. Pemerintah desa kini memiliki peran sebagai penghubung informasi sekaligus mitra dalam mendukung kegiatan sosialisasi keimigrasian.
Pemerintah Desa Bungko berharap program ini memberikan manfaat nyata. Masyarakat diharapkan tidak lagi bingung ketika membutuhkan layanan keimigrasian atau memiliki rencana untuk bepergian, studi, maupun bekerja ke luar negeri.
Penandatanganan ini juga menjadi wujud komitmen bersama antara Pemerintah Desa Bungko dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dalam membangun literasi keimigrasian di masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, Desa Bungko tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga diharapkan berperan aktif sebagai agen edukasi keimigrasian di tingkat dusun. Dengan demikian, pelayanan informasi yang lebih dekat, mudah diakses, dan mencegah masyarakat dari praktik-praktik keimigrasian yang merugikan dapat terwujud.
