KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Tim Evaluasi APBDes melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi tersebut berlangsung pada 2 September 2026 pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Kotamobagu. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan pembinaan dan pengawasan dalam memastikan rancangan perubahan anggaran desa disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kegiatan dihadiri Sangadi Desa Bungko Aminulah Paputungan, Sekretaris Desa Fikky Agustian Potabuga, jajaran perangkat desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bungko.
Tim Evaluasi APBDes Pemerintah Kota Kotamobagu dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Rendra Sucipto Dilapanga, S.H., M.Si., selaku Ketua Tim Evaluasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu, Chelsia Paputungan, S.T., M.E., turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Adapun anggota Tim Evaluasi terdiri atas Muhammad Fahmi, S.E., Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Kotamobagu; Ilmar Zaldy Rusman, S.STP., M.Ec.Dev., Sekretaris DPMD Kota Kotamobagu; Fahrin Ambaru, S.I.P., M.Ec.Dev., Bidang Pembangunan, Keuangan dan Aset Desa DPMD; Fahmi Muhamad Assagaf, S.Kom., Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD sekaligus Admin Siskeudes Kota Kotamobagu; serta Susanto, S.H., Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
Membuka kegiatan evaluasi, Ketua Tim Evaluasi Rendra Sucipto Dilapanga menegaskan bahwa evaluasi Rancangan APBDes Perubahan merupakan bagian penting dari proses pembinaan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa.
Menurutnya, evaluasi tidak semata-mata berorientasi pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga memastikan agar kebijakan anggaran desa memiliki dasar hukum yang jelas, tertib secara administratif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan Rancangan APBDes Perubahan Desa Bungko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek hukum, administrasi maupun penganggaran melalui Siskeudes,” ujar Rendra.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap perubahan anggaran tetap berada dalam koridor peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Kepala DPMD Kota Kotamobagu Chelsia Paputungan memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Desa Bungko dalam menyelesaikan proses penyusunan Rancangan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Chelsia menegaskan bahwa perubahan anggaran desa harus memiliki alasan dan dasar yang jelas serta diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBDes harus menjawab kebutuhan riil masyarakat, fokus pada pembangunan skala desa dan pemberdayaan, serta tetap memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel dan partisipatif,” kata Chelsia.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi antara program pemerintah desa dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Kotamobagu.
Tahapan selanjutnya diisi dengan pemaparan Rancangan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026 oleh Sekretaris Desa Bungko Fikky Agustian Potabuga.
Dalam pemaparannya, Fikky menjelaskan sejumlah faktor yang menjadi dasar dilakukannya perubahan APBDes, mulai dari penyesuaian pendapatan desa, pergeseran belanja kegiatan, hingga penyesuaian pembiayaan sebagai dampak kebijakan dan kebutuhan prioritas di lapangan.
Menurut Fikky, rancangan perubahan tersebut telah melalui proses pembahasan di tingkat desa dan melibatkan BPD.
“Rancangan APBDes Perubahan ini kami susun berdasarkan hasil musyawarah desa khusus dan telah melalui pembahasan bersama BPD. Prinsipnya adalah efektif, efisien dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Desa Bungko,” jelas Fikky.
Usai pemaparan, Tim Evaluasi melakukan pencermatan terhadap dokumen Rancangan APBDes Perubahan. Pembahasan mencakup kesesuaian struktur dan kode rekening pada Siskeudes, substansi penganggaran, legal drafting Peraturan Desa, serta sinkronisasi antara APBDes Perubahan dengan dokumen perencanaan pembangunan desa.
Kehadiran unsur Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, melalui Auditor Ahli Muda Susanto, S.H., turut memperkuat proses evaluasi dari sisi pengawasan dan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.
Dalam proses tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Desa Bungko sebelum dokumen perubahan APBDes memasuki tahapan selanjutnya.
Sangadi Desa Bungko Aminulah Paputungan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kotamobagu, DPMD, Bagian Hukum, Bappeda, Inspektorat Daerah, serta seluruh anggota Tim Evaluasi atas pendampingan dan masukan yang diberikan.
“Atas nama Pemerintah Desa Bungko, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas PMD, Ketua Tim, serta seluruh anggota Tim Evaluasi yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat konstruktif. Seluruh catatan hasil evaluasi akan segera kami tindaklanjuti,” ujar Aminulah.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Desa Bungko berkomitmen melakukan penyempurnaan dokumen secara menyeluruh agar Rancangan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan sesuai prosedur dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Evaluasi kemudian ditutup oleh Ketua Tim Evaluasi Rendra Sucipto Dilapanga, S.H., M.Si. dengan penekanan agar Pemerintah Desa Bungko segera menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan dokumen sesuai ketentuan.
Melalui proses evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Desa Bungko diharapkan dapat memastikan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026 tidak hanya memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi juga memiliki arah kebijakan anggaran yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib, lancar dan konstruktif.